Pengertian Akta Pendirian
Al Hilal Legal – Akta pendirian perusahaan adalah dokumen resmi yang disusun oleh notaris untuk mendirikan sebuah perusahaan atau badan usaha, termasuk CV dan PT. Akta ini harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar perusahaan tersebut memperoleh status badan hukum. Dengan status tersebut, akta ini memungkinkan perusahaan melakukan transaksi dengan lembaga pemerintah maupun swasta berskala besar dan juga memiliki badan hukum yang sah.
Dasar Hukum Akta Pendirian
Dasar hukum yang mengatur akta pendirian perusahaan tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 7. Pasal tersebut menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, pembagian saham dan keuntungan diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dari undang-undang yang sama. Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa akta pendirian PT harus mencantumkan informasi berikut:
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan, alamat lengkap, serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pertama kali diangkat.
- Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
Fungsi Akta Pendirian
Akta pendirian perusahaan memiliki berbagai fungsi penting untuk perkembangan perusahaan, di antaranya:
- Memberikan kejelasan status kepemilikan badan usaha.
- Sebagai syarat untuk memperoleh perizinan lain seperti NPWP dan NIB.
- Memberikan peluang bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya dengan bermitra dengan perusahaan lain.
- Mempermudah perusahaan dalam memperoleh bantuan dari lembaga lain jika diperlukan.
- Menjadi perlindungan hukum bagi perusahaan apabila terjadi masalah di kemudian hari.
Syarat Membuat Akta Pendirian
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus pembuatan akta pendirian perusahaan, di antaranya:
- Nama dan tempat kedudukan usaha.
- Alamat perusahaan.
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- Jangka waktu berdirinya perusahaan.
- Anggaran dasar perusahaan, termasuk modal dasar dan modal disetor.
- Nilai nominal dan jumlah saham.
- Data diri pendiri, direktur, dan pemegang saham, meliputi KTP, KK, dan NPWP semua pengurus.
Setelah semua dokumen lengkap, notaris akan mengajukan pengurusan akta pendirian perusahaan ke Kemenkumham. Jika proses ini disetujui, Kemenkumham akan menerbitkan Sertifikat Pernyataan Pendirian secara elektronik.
Demikianlah ulasan singkat tentang pentingnya pengurusan akta pendirian perusahaan. Akta ini menjadi syarat wajib untuk mendirikan perusahaan dan melaksanakan aktivitas bisnis secara sah.
sumber gambar: virtualofficeku.co.id
Penulis: Elis Parwati