Sumber foto: google.com
AL HILAL LEGAL – Banyak pelaku usaha, baik skala kecil hingga besar, masih bertanya-tanya: Apakah kantor pajak benar-benar bisa mengetahui penghasilan bisnis seseorang? Jawabannya adalah: Ya, bisa. Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki berbagai cara dan sistem untuk melacak dan mengawasi penghasilan para pelaku usaha, bahkan yang tidak secara langsung melaporkan pendapatannya.
Lantas, bagaimana cara kantor Pajak melacak penghasilan bisnis Anda? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa cara yang dilakukan kantor pajak untuk melacak penghasilan bisnis seseorang. Di antaranya:
1. Data dari Transaksi Keuangan
Bank, lembaga keuangan, dan penyedia pembayaran digital seperti e-wallet, payment gateway, dan layanan marketplace wajib melaporkan transaksi tertentu kepada DJP. Jika seorang pelaku usaha memiliki perputaran uang yang besar, tetapi tidak sejalan dengan laporan SPT Tahunan, maka akan menimbulkan kecurigaan.
▶️ Misalnya, rekening bank yang mencatat perputaran dana ratusan juta, tetapi tidak tercatat dalam laporan pajak.
2. Data Pihak Ketiga (Automatic Exchange of Information – AEoI)
DJP telah bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga, seperti:
- Bank Indonesia
- OJK
- Instansi pemerintah daerah
- Lembaga internasional (melalui pertukaran data global)
Melalui sistem AEoI, DJP juga dapat menerima informasi rekening luar negeri milik WNI.
3. Laporan dari Pihak Ketiga
Kantor pajak juga menerima data dari:
- Pelanggan atau mitra bisnis
- Vendor atau supplier
- Laporan masyarakat
Misalnya, seorang pemilik bisnis sering mempromosikan produk di media sosial, membuka toko online, dan menjual produk dalam jumlah besar, tetapi tidak pernah melaporkan pajaknya. Ini bisa dilaporkan atau dianalisis oleh petugas pajak.
4. Data dari E-commerce dan Marketplace
Sejak tahun-tahun terakhir, DJP mewajibkan platform e-commerce dan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, hingga TikTok Shop untuk melaporkan data penjual dan transaksinya. Dengan data ini, DJP bisa mengetahui omzet dan aktivitas usaha para pelaku bisnis digital.
5. Pemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NIK
Kini, NIK sudah terintegrasi menjadi NPWP. Dengan integrasi ini, DJP bisa lebih mudah mencocokkan data pribadi seseorang dengan data keuangan dan bisnis yang dimilikinya.
6. Surat Permintaan Klarifikasi dan Pemeriksaan
Jika DJP menemukan ketidaksesuaian antara profil keuangan dan laporan pajak, maka mereka dapat:
- Mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
- Melakukan pemeriksaan pajak secara langsung
Ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengklarifikasi atau memperbaiki laporan pajaknya.
Dewasa ini, kantor pajak kini semakin canggih dan aktif dalam melacak penghasilan bisnis para pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar, untuk jujur dalam melaporkan penghasilannya dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.
Selain menjadi bentuk ketaatan hukum, membayar pajak juga merupakan kontribusi nyata dalam membangun negara. Ingat, lebih baik jujur sejak awal daripada menunggu dipanggil pajak.
Semoga artikel ini membantu!